Cara Menginstall Aplikasi e-SPT PPh Tahunan Badan Terbaru

Berikut ini akan saya sampaikan cara menginstall aplikasi e-SPT PPh Badan Rupiah. Tapi pastikan dulu komputer atau laptop Anda sudah memiliki spesifikasi minimal yang dapat digunakan untuk instalasi tersebut baik dari sisi hardware maupun softwarenya.

Aplikasi e-SPT PPh Tahunan Badan paling mutakhir adalah aplikasi e-SPT PPh Badan 2010. Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT PPh Badan untuk Tahun Pajak 2012 sudah harus menggunakan aplikasi terbaru ini. Aplikasi e-SPT PPh Badan 2010 dapat Anda download di laman www.pajak.go.id  atau dapat Anda dapatkan di Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Berikut cara instalasinya :

Masukkan CD eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah ke dalam CD Room Drive atau bisa juga   

    pakai flashdisk. Cari File seperti ini.

Lalu double klik saja dan akan muncul tampilan seperti ini :

Klik Next, akan muncul tampilan seperti ini

Isilah User Name dan Organization, kemudian klik Next dan muncul tampilan pemilihan folder yang akan kita pakai untuk menampung file aplikasi e-SPT seperti ini :

Kalau Anda ingin merubah folder, maka klik change dan pilihlah folder sesuai yang Anda kehendaki. Namun jika tidak klik Next saja dan akan muncul tampilan seperti ini.

Klik Next saja akan muncul tampilan seperti ini.

Lalu Klik Install hingga kemudian muncul seperti ini 

Lalu klik Finish saja dan Anda telah selesai menginstall aplikasi e-SPT di komputer Anda.

File aplikasi e-SPT dapat Anda temukan sesuai dengan folder yang Anda pilih sebelumnya, atau apabila Anda tidak merubah folder maka default folder penyimpanan aplikasi  e-SPT adalah sebagai berikut :

C: - Program Files -  DJP  -  eSPT 1771 2010

Lihat tampilan aplikasi dalam folder berikut :

 Untuk membukanya silakan klik file yang berekstensi application (espt pph 1771 2010 v1.2) dan Anda sudah bisa mengisi SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT. Tampilan aplikasi e-SPT adalah seperti ini. 

Selamat mencoba !

PERSYARATAN MINIMAL KOMPUTER UNTUK APLIKASI e-SPT

Beberapa waktu lalu ada WP yang mengalami kesulitan ketika akan menggunakan e-SPT PPh Badan. Maklum WP ini baru pertama kali akan menggunakan e-SPT PPh Badan, karena pada tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan SPT hardcopy. Pada kesempatan kali ini sambil me-refresh pengetahuan tentang e-SPT dan sekaligus mudah-mudahan bisa membantu WP tadi, ada baiknya saya ulas topik e-SPT PPh Badan mulai dari awal.

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Hampir semua SPT baik SPT Masa maupun Tahunan ada aplikasi e-SPT-nya.  Ke depan penyampaian SPT akan diarahkan oleh DJP dengan menggunakan e-SPT ini. Yang terakhir bagi WP yang terdaftar di KPP Madya sudah diwajibkan menggunakan e-SPT termasuk e-SPT PPh Badan.

Baiklah pembahasan akan saya mulai dari persyaratan komputer yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi e-SPT. Pembahasan mengacu pada penggunaan e-SPT PPh Tahunan Badan Rupiah.

Minimal requirements untuk dapat menjalankan aplikasi e-SPT PPh Tahunan Badan Rupiah, PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal :

1. Hardware Requirements :

· Pentium III 600 Mhz or Faster

· 32 Mb RAM

· 40 Mb Harddisk space

· CD-ROOM Drive

· VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768

· Mouse

· Keyboard

2. Software Requirements :

· Microsoft Windows 98 or later

· Microsoft Office XP Professional, Microsoft Office 2003 or Later

· Installer eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah

Catatan : Minimal requirements diatas juga berlaku untuk aplikasi e-SPT yang lain.

Jadi harus dipastikan apabila Anda ingin menggunakan aplikasi e-SPT, maka persyaratan minimal untuk komputer atau laptop Anda adalah seperti yang saya sebutkan di atas.

Menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui www.pajak.go.id

Setelah anda melakukan kedua langkah sebelumnya, yaitu mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN dan telah mendaftar sebagai Wajib Pajak e-Filing, sekarang langkah terakhir adalah mengisi dan kemudian menyampaikan SPT tersebut melalui e-Filing melalui website www.pajak.go.id atau kalau mau langsung silakan buka link http://efiling.pajak.go.id/.

1. Buka website http://efiling.pajak.go.id/ dan pilih submenu Penyampaian SPT pada menu e-   

    Filing seperti dibawah ini.

2. Kemudian akan muncul halaman Login seperti ini. Isilah email yang Anda daftarkan dan juga  

    isilah passwordnya.

3. Kemudian halaman awal e-SPT akan muncul seperti ini. Silakan pilih jenis SPT apa yang Anda pakai apakah 1770 S atau 1770 SS. (Jenis SPT yang cocok buat Anda silakan lihat disini)

4. Jika Anda menggunakan SPT 1770 S, maka halaman pertama yang harus diisi adalah   

     pertanyaan tentang penghasilan, seperti ini :

  

     Namun jika Anda menggunakan SPT 1770 SS, maka halaman pertama yang muncul adalah  

     pertanyaan tentang Identitas Pemberi Kerja seperti ini :

5. Lanjutkan dengan langkah-langkah sesuai dengan panduan yang diberikan di website tersebut sampai selesai.

6. Jika Anda telah berhasil memasukkan SPT dengan e-Filing ini maka Anda akan menerima email Bukti Penerimaan Elektronik seperti ini :

Dan Anda dinyatakan TELAH MELAPORKAN SPT TAHUNAN. Mudah bukan?

Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-Filing

Setelah Anda mendapatkan e-FIN dari KPP, maka langkah berikutnya adalah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-Filing melalui website http://efiling.pajak.go.id/

1.   Pilih sub menu Pendaftaran e-Filing pada menu E-Filing seperti dibawah ini :

2. Lalu isilah form dibawah ini :

3. Setelah muncul tampilan Pendaftaran e-Filing, :

-       Masukkan NPWP pada kolom NPWP

-       Masukkan nomor eFin pada kolom eFin

-       Masukkan nomor ponsel pada kolom Nomor Ponsel

-       Masukkan alamat email pada kolom nomor Email

-       Masukkan Pertanyaan Keamanan

-       Masukkan Jawaban atas pertanyaan yang Anda buat

-       Masukkan password e-Filing pada kolom Password e-Filing

-       Masukkan password yang sama pada kolom Ulangi Password e-Filing.

-       Masukkan kode unik yang ada pada formulir. Contoh kode unik di atas adalah    2AL7U.

4.     Lalu klik Submit.

5.     Email Aktivasi akan dikirim ke email yang telah Anda Input.
6.      Buka email efiling, kemudian klik Aktivasi Akun

7. Setelah mengeklik Aktivasi Akun, maka Anda akan menerima notifikasi seperti ini :

   

   Lalu klik OK saja. Setelah itu Anda akan masuk ke pengisian SPT secara online dengan  

   menggunakan e-Filing. Artikel tata cara pengisian dapat Anda temukan disini.

Mengajukan Permohonan e-FIN

Langkah pertama yang harus kita lakukan agar bisa melaporkan SPT secara online dengan e-Filing adalah mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN. E-FIN sendiri adalah kepanjangan dari Electronic Filing Identification Number, yaitu nomor identitas yang diterbitkan oleh KPP kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing. eFin digunakan untuk pendaftaran sebagai Wajib Pajak e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Ada dua cara mendapatkan e-FIN tersebut, yaitu :

Untuk dapat memperoleh eFin, ada dua cara.

1. Datang langsung ke KPP terdekat

Untuk permohonan eFin melalui KPP, Wajib Pajak dapat memperoleh eFin pada hari yang sama sejak permohonan dibuat (tentunya pada jam kerja ya), dengan mengisi formulir permohonan e-Fin. Bentuk permohonan sesuai lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 39IPJ/2011 tanggal 23 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

CONTOH SURAT PERMOHONAN e-FIN

Hal: Permohonan Memperoleh e-FIN

Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .................

Sehubungan dengan penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.qo.id), maka bersama ini kami bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas:

Nama Wajib Pajak           : .........................................................

NPWP                          :  ..................................................

Alamat Wajib Pajak        : .....................................................

mengajukan permohonan untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number {e-FIN). Berkenaan dengan permohonan diatas, kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah siap untuk untuk menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), dan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yang membuat permohonan,

                                                                                                                 ..............................

*) coret salah satu

Syarat yang harus dipenuhi bila pengajuan melalui KPP adalah :

- Mengisi Formulir Pendaftaran e-FIN, seperti contorh  di atas

- Mengisi nama dan NPWP sesuai Master File WP (bisa dilihat di kartu NPWP)

- Menunjukkan asli kartu identitas diri

- Bila dikuasakan, lampirkan surat kuasa dan foto copy identitas WP

2. Melalui Online

Untuk pengisian secara online, buka website DJP www.pajak.go.id terus klik di menu e-Filing atau kalau mau langsung ke alamat http://efiling.pajak.go.id/ juga bisa. Kemudian lakukan langkah-langkah sebagai berikut :

-       Klik menu Permohonan e-FIN

-       Setelah muncul tampilan Permohonan e-FIN, input NPWP yang akan didaftarkan e-FIN pada kolom NPWP

-       Masukkan tanggal registrasi pada kolom Tanggal Terdaftar

-       Masukkan kode unik yang ada di formulir itu, contoh pada formulir dibawah adalah : 2 U8P4

-       Klik Submit

-       Selesai

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN e-FIN ONLINE

Syarat yang harus dipenuhi bila pengajuan melalui website DJP (www.pajak.go.id) adalah :

-       Mengisi formulir online seperti di atas

-       Mengisi nama dan NPWP sesuai Master File WP (bisa dilihat di kartu NPWP)

Jika Anda mengajukan e-FIN via website DJP, maka e-Fin akan dikirimkan ke alamat Wajib Pajak yang tertera pada Master File DJP dalam 3 hari kerja sejak registrasi eFin. 

Setelah mendapatkan e-FIN, Anda harus segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-Filing, karena masa berlakunya hanya 30 hari. Cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-Filing dapat dilihat disini.

SURAT KETERANGAN FISKAL

Bulan-bulan ini instansi Pemerintah sudah mulai melaksanakan tender untuk pengadaan barang/jasa. Bagi perusahaan yang ingin mengikuti proses tender tersebut, tentunya diwajibkan memenuhi persyaratan-persyaratan dari instansi yang bersangkutan. Dan Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah sesuatu yang biasanya wajib disertakan. Pada kesempatan kali ini saya selipkan beberapa ketentuan dan persyaratan serta bentuk formulir SKF tersebut. Aturan yang mengatur tentang SKF ini sebetulnya sudah lama, yaitu terakhir diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per-69/PJ./2007 tanggal 9 April 2007 yang merubah aturan terdahulu yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal. Akan tetapi masih banyak WP yang belum mengetahuinya, apalagi yang baru pertama kali mengikuti tender di instansi Pemerintahan.

SKF menurut Per-69/PJ./2007 adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu. Bagi Wajib Pajak, Surat Keterangan Fiskal dipergunakan untuk memenuhi persyaratan bagi yang bersangkutan pada saat hendak melakukan penawaran pengadaan barang dan atau jasa untuk keperluan Pemerintah. Untuk mendapatkan SKF tersebut WP harus mengajukan surat permohonan SKF kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana WP terdaftar dengan menggunakan format sesuai Lampiran I Per-69/PJ./2007 sebagaimana tersebut dibawah ini.

                                                                                              

FORMAT PERMOHONAN SKF

KOP SURAT

Nomor          :

Lampiran      :

Hal               :  Permohonan Surat Keterangan Fiskal

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..........1)

I.       Identitas Wajib Pajak

          1.       Nama           : .......... (2)

          2.       NPWP           : .......... (3)

          3.       Alamat         : .......... (4)

II.      Laba/rugi Perusahaan Tahun Terakhir

Uraian	Tahun Pajak 20…
1	2
1.       Laba komersial           Koreksi untuk menghitung PPh :           + Jumlah koreksi positif           - Jumlah koreksi negatif           Penghasilan Kena Pajak 2.       Tanggal SPT PPh dimasukkan

III.     Pembayaran Pajak Tahun Berjalan

          Bulan..........s.d. Bulan..........

Jenis Pajak (PPh Pasal 21/22/23/25/26/4(2)/Final, PPN & PPnBM)	Jumlah Pajak yang harus Dibayar	Tanggal Pembayaran Lunas
1	2	3

IV.     Pembayaran Ketetapan Pajak

Tahun Pajak	Jenis Pajak	Jenis Ketetapan Pajak	Jumlah Pajak Yang Harus dibayar	Tanggal pembayaran Lunas
1	2	3	4	5

V.       Pembayaran atas SPPT/STTS PBB Tahun Terakhir menurut Wajib Pajak (Semua Objek di Pusat atau Cabang)

Tahun Pajak	Alamat Objek PBB	Jumlah PBB yang harus Dibayar	Tanggal Pembayaran Lunas
1	2	3	4

 

                                                                                                        .............. (5)

                                                                                                         ................(6)

                                                                                                        ................. (7)

                                                                                                        ................. (8)

Berikut saya sampaikan petunjuk pengisiannya.

Petunjuk Pengisian Permohonan Surat Keterangan Fiskal

1.       Formullir ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal

2.       Penjelasan Pengisian :

          Angka (1)                                 diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak terdaftar

          Angka (2) s.d. (4)                      diisi dengan nama Badan Usaha, NPWP, dan alamat pemohon

          Angka (5)                                 diisi nama tempat dan tanggal permohonan dibuat

          Angka (6)                                 diisi nama Badan Usaha permohonan dibuat

          Angka (7)                                 diisi tanda tangan pemohon

          Angka (8)                                 diisi nama jelas pemohon

          Angka Romawi II

        Kolom 2                                diisi dengan tahun pajak dan laba yang diperoleh maupun tanggal pemasukan SPT Tahunan PPh untuk tahun terakhir sebelum saat pengajuan permohonan.

                                                         Jumlah koreksi positif adalah koreksi yang menambah Penghasilan Kena Pajak, sedangkan yang dimaksud koreksi negatif ialah koreksi yang mengurangi Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan neraca rekonsiliasi menurut laporan keuangan pemohon dibandingkan dengan penghitungan menurut ketentuan UU Pajak Penghasilan.

                                                       Baik koreksi positif maupun koreksi negatif dirinci untuk setiap tahun pajak pada Lampiran II.

          Angka Romawi III

          Kolom 1                                    diisi dengan PPh Pasal 21/22/23/25/26/4 (2)/Final, PPN & PPnBM

          Kolom 2                                       diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang telah disetor untuk setiap jenis pajak dalam tahun berjalan

          Kolom 3                                  cukup jelas

          Angka Romawi IV

          Kolom 1 dan 2                        cukup jelas

       Kolom 3                                    diisi dengan jenis ketetapan pajak, misalnya SKPKB, SKPKBT,                                

                                                       dan STP

          Kolom 4                                    diisi dengan besarnya masing-masing pajak yang masih harus dibayar yang tertera pada masing-masing jenis ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada kolom 3

          Kolom 5                                    cukup jelas

          Angka Romawi V

          Kolom 1                                    cukup jelas

          Kolom 2                                    diisi dengan alamat Objek sesuai dengan SPPT

          Kolom 3                                    diisi dengan besarnya PBB yang harus dibayar sesuai dengan STTS

          Kolom 4                                    cukup jelas

PERSYARATAN SKF

Untuk mendapatkan SKF tersebut, Wajib Pajak wajib memenuhi persyaratan :

            1.        tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan

            2.        mengisi formulir permohonan sebagaimana contoh di atas dan Koreksi Positif dan Negatif untuk Penghitungan Fiskal, seperti dibawah ini :

KOREKSI POSITIF DAN NEGATIF UNTUK PENGHITUNGAN FISKAL

Nomor Urut	Uraian Pos-Pos Laba/ Rugi	Penghitungan Komersial	Penghitungan Fiskal	Koreksi Fiskal Positif Negatif
1	2	3	4	5	5
Jumlah

Koreksi omzet untuk menghitung DPP PPN :

Penjualan menurut laporan Keuangan (L/ R)                                             Rp..........

Penyerahan Januari s.d. Desember menurut SPT Masa PPN                        Rp..........

Selisih                                                                                                               Rp..........

Penyebab dari selisih tersebut :

1.  ..........

2.  ..........

3.  dst.

                                                                                                        .........., .......... 20....

                                                                                                        .............ttd............

                                                                                                        Nama Wajib Pajak

DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN

Ketika mengajukan surat permohonan SKF tersebut, WP harus melampirkan dokumen sebagai berikut :

a.                 fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir beserta tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan tersebut;

b.                 fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan

c.                  fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khusus untuk Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan baik karena pemindahan hak (antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya), maupun pemberian hak baru.

APABILA SURAT PERMOHONAN TIDAK LENGKAP

            Setelah menerima surat permohonan dimaksud, KPP akan melakukan penelitian termasuk kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan. Apabila ternyata hasil penelitian atas permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, KPP meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masih harus  dilengkapi melalui faksimili atau sarana komunikasi lainnya.

JANGKA WAKTU PENERBITAN SKF

KPP wajib menerbitkan SKF untuk Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan atau Surat Penolakan Pemberian SKF paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan Wajib Pajak secara lengkap.