Kamis, 17 Januari 2013

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 2013



          Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-24/PJ/2012. Pengaturan penomoran Faktur Pajak yang akan diberlakukan 1 April 2013 ini menurut informasi dari DJP merupakan sistem penomoran  Faktur Pajak yang bersifat sementara,  menunggu fase e-tax invoice, dimana pada tahap e-tax invoice mekanisme penomoran sudah by sistem  yang direncanakan akan dimulai tahun 2014 mendatang. Jadi aturan ini merupakan bagian dari road map DJP dalam pembenahan administrasi PPN. Aturan ini juga mengembalikan pengaturan Faktur Pajak sesuai dengan UU KUP dan UU PPN, sehingga mempunyai basis legal yang kuat dan lebih memberikan kepastian hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP . Penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri  oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, dimana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP.

           Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang:
  1. Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.
  2. Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat .
  3. Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password (tata cara permohonan dan bentuk surat permohonan bisa dilihat pada pembahasan selanjutnya).
  4. Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP .
  5. Telah menerima pemberitahuan password melalui e-mail.
  6. Telah mengajukan surat  permintaan nomor seri faktur pajak.
  7. Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak.
  8. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 2013 terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 
a.  2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;
b.  1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan
c.  13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit.

Perbedaannya dengan yang lama kami terangkan secara grafis sebagai berikut :

Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dari Nomor Seri 900-13.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. Untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000- 14.00000001 demikian seterusnya.
Contoh penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagai berikut:
          010.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak.
          011.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan status Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti diterbitkan dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.
  
Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

1.  Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak
     a.    Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
                    -        01   digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09.
                       -        02 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
          -        03 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) .
                          Pemungut PPN Lainnya selain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Badan Usaha Milik Negara atau Wajib Pajak lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap Kontrak Karya Pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara lex specialist ditunjuk sebagai Pemungut PPN.
          -      04  digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
          -        05    Kode ini tidak digunakan.
          -        06  digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai.
                          Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain:
                                 a.  Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%.
                                 b. Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.
                                 c. Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus.
          -      07  digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).
                          Kode ini digunakan atas Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP), berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain:
a.        Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
b.        Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).
c.         Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
d.        Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
e.        Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.
f.          Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.
g.        Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Di Dalam Negeri.
h.        Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
i.          Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.
j.          Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
          -   08  digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas     Dibebaskan dari pengenaan PPN.
                          Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:
a.        Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
b.        Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
c.         Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya
          -         09     digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.

          b.       Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi '01' adalah penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang jenis penyerahannya tidak termasuk dalam kategori:
                   1)     penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04);
                   2)     penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi  
                            pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06); dan/atau
                   3)      penyerahan Aktiva Pasal 16D (Kode 09).
         
          c.       Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi '02' atau '03' adalah penyerahan kepada Pemungut PPN yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN, termasuk atas penyerahan dalam kategori:
                   1)      penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04);
                   2)      penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang  
                               paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06); dan/atau
                   3)      penyerahan-Aktiva Pasal 16D (Kode 09).

          d.       Dalam hal atas penyerahan kepada Pemungut PPN, PPN yang terutang dikecualikan dari pemungutan oleh Pemungut PPN, maka kode transaksi yang digunakan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas.

          e.       Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tetap menggunakan Kode Transaksi '07' atau '08', termasuk penyerahan kepada Pemungut PPN.

          2.     Tata Cara Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak
                   a.      Kode Status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
                            1)              0 (nol) untuk status normal;
                            2)              1 (satu) untuk status penggantian.
                   b.      Dalam hal diterbitkan Faktur Pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka Kode Status yang digunakan Kode Status '1'.

          3.       Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak
                   a.      Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 11 (sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan.
                   b.      Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP.
                            Contoh:
                            PKP meminta 100 Nomor Seri Faktur Pajak, maka Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa:
                            -   900.13.00000001 s.d. 900.13.00000100;
                            -   900.13.99999901 s.d. 901.13.00000000;
                            -   900.13.99999999 s.d. 901.13.00000098, dan sebagainya.
                   c.       Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak.

21 komentar:

  1. Breaking news : Bagi PKP yang belum mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak yang baru (sesuai Per-24). wajib memakai Nomor Seri Faktur Pajak yang lama (sesuai Per-13/65)sampai dengan PKP tersebut mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak yang baru. Ketentuan ini terdapat di Per-08/PJ/2013 tanggal 27 Maret 2013

    BalasHapus
  2. Lebih jelasnya bisa dilihat di PER- 08 /PJ/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,
    PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN
    ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK sbb :

    Pasal 19
    (1) Terhitung mulai tanggal 1 April 2013:
    a. Pengusaha Kena Pajak yang telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012; dan
    b. Pengusaha Kena Pajak yang belum memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010
    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013.
    (2) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kemudian memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, maka
    Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sejak tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak.
    (3) Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur
    Jenderal Pajak Nomor PER-24/ PJ/2012.
    (4) Permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
    sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dapat diajukan oleh PKP mulai tanggal 1 Maret 2013.

    BalasHapus
  3. tambah ribet+tambah pusing... dah pusing mikirin kerjaan, masih hrs mikir aktivasi segala... Trims informasinya, sangat membantu.

    BalasHapus
  4. permintaan nomor seri faktur pajak harus dilakukan di setiap bulan atau ada periode tertentu...???
    mohon bantuan nya...terima kasih.

    BalasHapus
  5. adakah yang menggunakan kode xxx.901.xx.xxxxxxx

    BalasHapus
  6. adakah yang menggunakan kode xxx.901.xx.xxxxxxx

    BalasHapus
    Balasan
    1. ada yang menggunakan xxx.901.xx.xxxxxxx,, ternyata itu untuk kode aktifasi ke dua yang di berikan apabila kita telah menghabiskan nomor pemberian seri faktur pajak yang pertama. semoga bermanfaat :)

      Hapus
    2. Kode 901,900,atau 902 bukan berdasarkan permintaan nomor seri faktur pajak yang keberapa, tapi emang berubah secara berkala...

      Hapus
  7. @Agusti Muharria
    Setiap saat bisa, intinya sebelum semua Nomor Seri Faktur Pajak yang telah diterima sebelumnya habis/digunakan.

    BalasHapus
  8. apa gunanya pasword, kode aktivasi dan email yang sudah ada kalau proses penerbitan nomor faktur masih mengharuskan PKP datang ke KPP terdaftar untuk mengambil nomor Faktur Pajak kenapa tidak disampaikan melalui email PKP.

    BalasHapus
  9. saya belum menerima kode aktivasi kiriman dari pos, karena alamatnya berbeda, tapi setelah itu alamatnya sudah saya update dengan alamat baru, tapi kenapa belum sampai2 juga yah, saya telpon ke kppn saya untuk meminta resi pengirimannya tapi dia bilang dia tidak punya (masa sih tidak punya)kalaupun memang tidak punya, saya cuma minta solusinya bagaimana, kalau cuma menunggu, menurut saya, saya sudah cukup lama menunggu, saya telpon ke kring pajak, katanya tergantung kebijakan kppn saya, saya telpon ke kantor pos yang melakukan pengiriman tapi selalu sibuk, kalau kondisinya seperti ini apa yang seharusnya saya lakukan, mohon sarannya
    terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. anda datang ke KPP, temui AR nya utk koordinasi dengan sekretaris KPP setempat. terdaftar di kantor pajak mana Saudara?

      Hapus
  10. Kewajiban PKP adalah membayar pajak. Kewajiban pemerintah (DJP) adalah untuk memudahkan PKP dalam melakukan pembayaran pajak. Kalau PKP ternyata semakin sulit dan direpotkan dengan segala aturan main dari DJP, ini lebih sadis dari penjajahan dan penindasan. PKP hanya jadi budak pajak saja. Sudah harus bayar pajak, dipersulit lagi.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Setuju,,, ini malah seperti terlihat kegiatan 'NYOGOK' orang dalem

      Hapus
    2. emang anda "NYOGOK" berapa ?

      Hapus
  11. dalam permintaan nmr faktur pajak. biasa pke SPT normal kn.. klo udah pembetulan mnta nmr faktur kita brtmbah jg gk??? pa dlm mnta nmr faktr pjk hny brdasarkan SPT yg nmr za..??? klo emank iaa, mkin lma mkin sdikit. udah sdikit bgt gmn mw terbitkan invoice....

    BalasHapus
  12. sy menerima nomor seri faktur pajak tanggal 27 september 2013 tetapi sy sdh ada transaksi sejak mei 2013 jadi apakah sy sdh hrs memakai nomor seri faktur yang baru sejak mei 2013 ??????? Balaz

    BalasHapus
  13. kantor saja menjual genset yg tidak digunakan lagi, terima kasih artikelnya, jadi tahu kalau kode seri Faktur Pajaknya 09.

    BalasHapus
  14. Bila pkp non berikat menerbitkan FP 010 ke pkp berikat bisa kah??apakah harus 070??adakah dasar hukum ny??

    BalasHapus
  15. kalau kode xxx.002.xx.xxxxxxxx ??

    BalasHapus